Pati - Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini Diskominfo Pati menyelenggarakan Sosialisasi Pemerintahan Digital dan Forum Konsultasi Publik dengan berbagai elemen di lingkungan Pemda Pati meliputi Anggota Legislatif Komisi C, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perguruan Tinggi di Pati, dan Camat se Kabupaten pati (23/4/2026). Forum diisi oleh Diskominfo yang diwakili Much Rosul dan dua Anggota DPRD dari Komisi C.

Tatakelola pemerintahan digital merupakan amanat undang-undang demi terciptanya pemerintahan yang transparan, terintegrasi, efektif dan efisien sehingga berdampak langsung kepada masyarakat. Hal ini menjadi dasar bagi Diskominfo Pati melakukan sosialisasi dan konsultasi publik apa saja yang telah dicapai dalam merealisasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Indeks capaian Diskomunifo Pati dalama penyelenggaraan SPBE menunjukkan skor 4,7 yang berarti cukup baik. Meski demikian ada beberapa hal dan kekurangan yang tentu masih perlu diperbaiki terkait infrastruktur, anggaran, SDM dan hal yang membutuhkan evaluasi dan masukan bersama khususnya dari kalangan akademisi non pemerintahan.

Dekan Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Isyrokh Fuaidi, menyambut baik kegiatan ini karena program pemerintahan digital selain menjadi amanat undang-undang juga tentu menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Secara konsep dan teoritis tentu sangat mudah disampaikan tapi secara praktek di lapangan tentu membutuhkan upaya yang serius mengingat program ini bukan hanya soal membangun aplikasi atau platform digital, tetapi terkait fasilitasi, edukasi dan penagwalan di lapangan agar sistem digital dapat diterapkan secara kongkrit.

Isyrokh menambahkan bahwa masih banyak persoalan yang terjadi di lapangan seperti integrasi data, integrasi sistem, sosialisasi dan pendampingan di masyarakat, dan keterbatasan SDM yang mengawal sistem yang dibangun pemerintah daerah. Isyrokh bercerita dahulu pernah di Pati dibangun semacam pasar desa digital tetapi konten dan datanya kosong karena kemungkinan tidak ada pendampingan langsung di desa.

Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi antar sektor baik OPD, pemerintah level kecamatan dan desa, juga dari lembaga pendidikan dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang itu. Tanpa kolaborasi dan kerjasama yang sinergis maka program pemerintahan tidak akan jalan sempurna, bahkan akan menemui banyak kendala. Perkembangan teknologi dan kompleksnya persoalan yang dihadapi masayarakat mengharuskan gerakan bersama dari semua pihak dalam membangun pemerintahan digital.

Diskominfo dan Anggota DPRD Kabupaten Pati menyambut baik sejumlah usulan dan masukan yang disampaikan di forum. Rencananya dalam waktu tidak lama Diskominfo Pati akan menyelenggakan public hearing kembali dalam forum yang hampir sama yaitu tentang pengembangan smart city. Ide-ide kreatif khususnya dari kalangan akademisi tentu sangat berguna bagi pematangan program digitalisasi pemerintahan berbasis SPBE di Kabupa Pati.